Jakarta - Pengusaha lewat Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) menduga ada kepentingan politis di balik kenaikan upah minimum di Bekasi mengingat sebentar lagi ada pemilukada di Bekasi.Kenaikan upah minimum tersebut diduga akan menjadi ajang kampanye kepala daerah dalam pemilukada.
"Nanti sebentar lagi ada Baliho Bupati di mana-mana. Terbukti berhasil meningkatkan upah minimum paling tinggi se-Jawa Barat," sindir Ketua Advokasi Kebijakan Publik Apindo Antony Herman dalam Polemik Sindo Radio bertajuk 'Buruh Mengeluh' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).
Sebelumnya Apindo menilai upaya demonstrasi memperjuangkan upah minimum buruh adalah pembohongan publik. Apindo meminta buruh memahami kemampuan industri untuk membayar buruh.
"Jadi pembohongan publik kalau memperjuangkan kesejahteraan buruh dengan menaikkan upah minimum. Termasuk yang dilakukan teman-teman serikat butuh. Jadi ini pembohongan publik seolah memperjuangkan upah minimum itu memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita bicara itu sama dengan fenomena kaya semakin kaya miskin semakin miskin, jadi buruh formal kaya sementara buruh informal yang tidak diatur upah minimum jadi miskin," kata Ketua advokasi kebijakan publik Apindo, Antony Herman, sebelumnya.
Antony menuturkan upah minimum buruh tergantung skala ekonomi di daerah. Juga kemampuan pengusaha membayar butuh.
"Upah minimum ukurannya skala ekonomi di daerah itu. Salah satunya diukur juga kemampuan industri untuk membayar. Jangan dikatakan upah rendah berarti paling tidak sejahtera, jangan. Itu tidak benar. Ini kita sebuah mimpi, seolah kalau upah minimum naik kemudian kesejahteraan naik," paparnya.
Tidak ada komentar:
Write comments